Dengan persetujuan wali kota Banjarmasin, H. Mulder, warga Indonesia di Banjarmasin membentuk pemerintahan sementara yang dinamakan Pimpinan Pemerintahan Civil (PPC). Pembentukan PPC dilakukan untuk mengisi kekosongan pemerintahan di Kalimantan Selatan dan sekitarnya, saat administrasi Hindia Belanda mulai vacum menjelang kedatangan tentara Jepang pada Februari 1942. PPC dipimpin oleh ahli hukum Mr. Roesbandi.

Sejak 11 Februari 1942, ketua PPC mulai mengupayakan kontak dengan pihak tentara Jepang. Tentara Jepang sendiri meminta agar PPC segera beroperasi demi menjaga ketenteraman dan ketertiban, sambil menunggu kedatangan induk pasukan Jepang di Banjarmasin.

Pada tanggal 12 Februari 1942, induk pasukan Jepang tiba di Banjarmasin dan mengadakan perundingan dengan PPC. Pihak Jepang menginstruksikan agar segera dibentuk pemerintahan sementara yang seluruh anggotanya adalah orang Indonesia, tidak hanya untuk kota Banjarmasin, tetapi juga untuk seluruh wilayah sekitarnya.

Pada hari yang sama, Japanese Army Command mengeluarkan maklumat yang menyerahkan kota Banjarmasin dan daerah sekitarnya kepada PPC, dengan susunan anggota yang terdiri dari Pangeran Musa Ardi Kesuma, dr. Sosodoro Djatikoesoemo, dan Mr. Roesbandi. Kantor PPC ditempatkan di bekas kantor gubernur Haga, mantan gubernur Borneo. Namun, maklumat tersebut kemudian dicabut dan akhirnya Pangeran Musa Ardi Kesuma diangkat sebagai penguasa penuh dan tertinggi pemerintah sipil untuk wilayah ini.

Sumber : https://koranmakassar.com/12-februari-1942-tentara-jepang-keluarkan-maklumat-bahwa-kota-banjarmasin-diserahkan-kepada-ppc/